Kehadiran PAUD di Indonesia dimulai
sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui
dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda (1908-1941)
dan masa penjajahan Jepang (1942-1945). Namun demikian, keberadaan PAUD di
Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional.
Pada
tahun 1840 Friedrich Wilhelm August Frobel mendirikan Kindergarten di kota
Blankerburg, Jerman, yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini di dunia.
Kinder berarti anak dan garten berarti taman.
Menurut Frobel, anak usia dini
diibaratkan seperti tunas tumbuh-tumbuhan, masih memerlukan pemeliharaan dan
perhatian sepenuhnya dari si “juru tanam”.
Berdirinya Kindergarten yang juga
dikenal sebagai Frobel School berpengaruh terhadap perkembangan PAUD di seluruh
dunia. Konsep Kindergarten dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia. PAUD
versi lain pun muncul. Pada tahun 1907 di pemukiman kumuh San Lorenzo, Italia,
Maria Montessori, seorang yang berlatar belakang dokter, mendirikan Casa dei Bambini yang
ditujukan bagi perawatan anak-anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Casa dei Bambini artinya
rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya dikenal sebagai Rumah Anak.
Di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda
membawa konsep ini dan mendirikan Frobel School bagi anak-anaknya.
Seiring dengan kebangkitan nasional
yang diawali berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo, kesadaran akan pentingaya
pendidikan bagi kaum bumi putera semakin dirasakan. Frobel School yang awalnya
hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Belanda, Eropa, dan Bangsawan,
mulai dikenal oleh cendekiawan muda pribumi.
Pada tahun 1919 Persatuan Wanita
Aisyiyah mendirikan Bustanul Athfal yang pertama di Yogyakarta. Kurikulum dan
materi pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai ajaran
agama. Bustanul Athfal ditujukan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang
berorientasi Eropa. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro, sepulang diasingkan
dari Belanda selama dua tahun (1913 – 1915), mendirikan Taman Lare atau Taman
Anak atau Kindertuin yang akhirnya berkembang menjadi Taman Indria.
Pada masa penjajahan Jepang, lembaga
pendidikan sejenis PAUD, terus berlanjut namun semakin berkurang. Pemerintah
Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD,
namun melengkapi kegiatan kelasnya dengan nyanyian-nyanyian Jepang.
Periode berikutnya adalah periode
setelah kemerdekaan. Periode ini setidaknya terbagi menjadi 6 periode, yaitu
periode 1945-1965; 1965-1998; 1998-2003; 2003-2009; dan periode 2010-sekarang.
Periode 1945-1965 ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan
Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta
dan merupakan gerakan nasionalis dalam melawan kembalinya Belanda. Di era ini
pemerintah dan swasta mulai nnembangun banyak TK.
Pada tahun 1950, melalui UU No. 4 tahun
1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah keberadaan TK
resmi diakui sebagai hagian dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun itu
pula, tepatnya tanggal 22 Mei 1950 berdiri IGTKI. Pada tahun 1951 berdiri
Yayasan Bersekolah Pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar ke
luar pulau Jawa.
Tahun 1951-1955, pemerintah berupaya
mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengedakan supervisi ke
TK-TK. Pada perode itu pula didirikan SPG-TK Nasional di Jakarta dengan
pemberian subsidi, dan pengembangannya yang terus berlanjut hingga ke luar
pulau Jawa.
Pada tahun 1957 berdiri GOPTKI
(Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia) yang melaksanakan kongres
pertamanya pada tahun 1959. Pada awal tahun 1960-an, mulai didirikan TK yang
berstatus negeri.
Tahun 1960-1963, pemerintah mulai
melakukan pengiriman SDM untuk belajar ke mar negeri, diantaranya ke Australia,
USA, dan New Zealand. Dampak dari pengiriman SDM tersebut, terjadi modernisasi
pendidikan di tingkat PAUD berskala besar dan merupakan jawaban atas
ketidakpuasan sebelumnya.
Sebagai penghujung, di periode
tersebut, yaitu tahun 1963-1964 lahirlah Proyek (Kurikulum) Gaya Baru. Inti
kurikulum tersebut berorientasi pada fasilitasi anak mendekati kecakapan,
kebutuhan dan minat individual. Ciri khasnya tersedia pusat minat (sudut),
seperti: sudut rumah tangga, sudut seni, pusat musik, dan sebagainya.
Periode 1965-1998 ditandai dengan
diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968 yang menggantikan kurikulum
versi 1964 (Kurikulum Gaya Baru). Pada bulan November 1968, pemerintah
Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dalam bentuk penyediaan konsultan dan
pendanaan untuk penataran guru dan administrator pendidikan di tingkat TK.
Pada tahun 1970, mulai dijalin
kerjasama nyata antara Pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI, dan PGRI. Kerjasama
tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama, dengan tema “Konsolidasi Gerakan
Prasekolah”. Kegiatan yang sama dilakukan tahun 1973, dengan tema: “Membakukan
Organisasi dan Manajemen Program-Program Prasekolah”.
Pada tahun 1974, diberlakukan kurikulum
baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum meliputi:
PMP, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif,
pendidikan olah raga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan
skolastik.
Pada tahun 1984, diberlakukan kurikulum
baru dengan isi kurikulum meliputi bidang pengembangan agama, PMP, daya cipta,
jasmani dan kesehatan, daya fikir/pengetahuan, serta perasaan kemasyarakatan
dan lingkungan. Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang diikuti terbitnya PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah, semakin mempertegas cksistensl clan kedudukan pendidikan prasekolah
di Indonesia.
Selanjutnya pada tahun 1993,
diberlakukan kurikulum TK 1993. Dalam kurikulum 1993 tersebut terdapat dua
kegiatan utama, yaitu: 1) Program pembentukan perilaku, dan 2) Program
pengembangan kemampuan dasar: daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan dan
jasmani.
Terkait dengan penyiapan pendidik oleh
perguruan tinggi, mulai tahun 1979 di IKIP Jakarta didirikan jurusan Pendidikan
Prasekolah dan Dasar jenjang S-1, yang terselengara hingga tahun 1998 (yang
setelah tahun 1998 berubah menjadi Program S-1 Pendidikan anak
usia dini hingga sekarang).
Upaya lebih luas dalam pengadaan
pendidik PAUD oleh perguruan tinggi ‘terjadi pada tahun 1993/1994-1996/1997
peningkatan kualifikasi guru prasekolah dari SPG ke D-2 PGTK yang
penyelenggaraanya dimulai dari IKIP Jakarta, IKIP Medan, IKIP Yogyakarta, dan
kemudian IKIP Bandung.
Pada tahun 1998 menguatkan berbagai
upaya di bidang pendidikan anak usia dini, maka diadakan Semiloka Tingkat
Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini di IKIP Jakarta. Peserta terdiri
dari 10 LPTK dan unsur dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.
Periode 1998-2003 ditandai dengan
otonomi pendidikan, yang beipengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di
pusat maupun di daerah-daerah. Pada periode ini pemerintah mulai mendukung
berkembangnya PAUD jalur pendidikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain
(KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis dalam bentuk
pengintegrasian layanan PAUD dengan Posyandu.
Melalui dukungan Bank Dunia pada
1998-2004 pemerintah merintis program Pengembangan Anak Dini Usia di 4
propinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Program
dilanjutkan pada tahun 2008-2013 dengan nama program Pendidikan dan
Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) dengan dukungan pembiayaan pinjaman dari
Bank Dunia dan hibah dari pernerintah Belanda.
Pada tahun 2001 dibentuk Direktorat
Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) yang mengemban mandat melakukan pembinaan
satuan PAUD nonformal. Pada tahun 2002 terbentuk konsorsium PAUD yang membantu
pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Pada bulan Februari 2002, terbentuk
forum PADU/PAUD tingkat Nasional yang turut berkontribusi dalam pengembangan
dan pembangunan PAUD di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian
PGTK/PGPAUD jenjang S-1 di beberapa perguruan tinggi (PGTK S-I di UPI, PGTK
S-1 IKIP Yogyakarta, dll).
Periode 2003-2009, ditandai dengan
keluarnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalarn semua aspek kehidupan.
Melalui UU ini untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah
undang-undang, yaitu pada pasal 1 butir 14 tentang pengertian PAUD; pasal 28 yang
secara khusus mengatur tentang PAUD; dan pasal-pasal terkait lainnya.
Pada tahun 2003 diselenggarakan Seminar
dan Lokakarya Nasional (Semiloknas) di IKIP Bandung yang menghadirkan para
akademisi dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktisi PAUD dari berbagai
daerah. Semiloknas ini menghasilkan `blue print’ tentang kerangka akadernik dan
rujukan pengembangan PAUD di Indonesia yang mengawali konseptualisasi
pembangunan PAUD Indonesia.
Selanjutnya pada tahun 2005 berdiri
organisasi profesi, himpunan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Indonesia
(HIMPAUDI) yang menggerakkan seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembentukan HIMPAUDI di tingkat pusat
ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan HIMPAUDI tingkat provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2004-2009 program PAUD
menjadi salah satu dari 10 prioritas program Depdiknas sehingga PAUD menjadi
salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia (tertuang
dalam RPJM Tahun 2004-2009 dan Renstra Depdiknas Tahun 2004-2009). Pada
penghujung tahun 2009, diterbitkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang
Standar PAUD (formal dan nonformal).
Periode 2010-sekarang, ditandai dengan
kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD nonformal di bawah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI)
melalui Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010.
Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD
di Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentukbentuk satuan PAUD dengan
berbagai karakteristiknya yang meliputi TK (termasuk Taman Kanak-kanak Bustanul
Athfal/TK-BA), RA, KB, TPA, Satuan PAUD Sejenis, serta PAUD berbasis keluarga
dan/atau lingkungan.
Sumber :
https://www.paud.id/sejarah-paud-di-indonesia-dan-perkembangan-asal-usul-paud/
